Category: JPP

Kementerian PANRB: Informasi Usulan Penghasilan Presiden Tidak Valid
Saat ini beredar informasi di media terkait usulan penghasilan Presiden yang nilainya mencapai Rp553 juta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa informasi tersebut belum valid karena bersumber dari bahan paparan diskusi tahun lalu. "Itu angka simulasi yang belum valid. (dari) Bahan rapat koordinasi RPP tentang Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan tahun lalu. Tepatnya bulan Februari 2017," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (10/3/2018).
BKN: Hati Hati Penipuan, Tidak Ada Tes Seleksi CPNS Honorer K2 dan Umum
Kepala Biro Hubungan Kemasyarakatan Badan Kepegawaian Negara (Kabiro Humas BKN) M. Ridwan menyampaikan bahwa BKN tengah menerima sejumlah pengaduan perihal adanya pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Honorer K2 dan formasi umum yang terjadi di beberapa daerah oleh pihak yang mengaku bekerja sama dengan BKN. BKN mengklarifikasi bahwa pelaksanaan seleksi tersebut merupakan aksi penipuan dan masyarakat diminta untuk waspada dengan oknum/pihak yang mengadakan pelaksanaan seleksi secara ilegal. Tidak ada pihak manapun yang bisa meloloskan seseorang menjadi CPNS baik melalui formasi umum maupun Honorer K2 tanpa seleksi resmi yang dilakukan pemerintah. Jika menemukan aksi serupa, Kepala Biro Humas BKN meminta masyarakat agar mengonfirmasi langsung ke BKN untuk menindaklanjutinya.
Kemendag Temukan 171 Produk Langgar SNI
Hasil pengawasan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa sepanjang tahun 2017 menemukan 171 produk tidak sesuai ketentuan. Dari 171 produk, 47 produk melanggar ketentuan SNI, 66 melanggar ketentuan label dalam Bahasa Indonesia dan 58 melanggar ketentuan manual dan kartu garansi.Sesuai dengan hasil temuan, Kemendag telah mengeluarkan 100 surat teguran untuk produk yang tidak memenuhi ketentuan
Bukan KPK, Mobil Menko Luhut Diperiksa BSSN untuk Antisipasi Penyadapan
Sehubungan dengan adanya pemberitaan dengan judul “Diduga, Mobil Menko Kemaritiman Luhut Digeledah Petugas KPK” yang dimuat oleh www.jawapos.com pada Selasa (6/22018), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) menyampaikan klarifikasinya lewat Staf Khusus Menko Maritim Atmadji Sumarkidjo. “(Penggeledahan) Pengamanan fasilitas kerja Menko Maritim dari kemungkinan penyadapan dan lain-lain secara kontinyu,” ungkapnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (16/2/2018), untuk meluruskan fakta sebenarnya yang terjadi. Lebih lanjut Atmadji menerangkan bahwa kegiatan pemeriksaan ini dilakukan secara rutin oleh Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) setiap tiga bulan. Sementara itu di tempat berbeda, Kepala Biro Umum Kemenko Maritim Djoko Hartoyo di Jakarta, Selasa (6/1/2018), mengungkapkan bahwa pemeriksaan oleh BSSN itu merupakan permintaan sendiri dari Kemenko Maritim, guna menghindari potensi penyadapan "Kita minta di sini, siapa tahu ada yang pasang penyadap, atau mobilnya Pak Menko disadap," kata Djoko "Jadi enggak benar itu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," sambungnya menegaskan.
Penjelasan BPOM tentang Kandungan Viostin DS dan Enzyplex
Badan POM RI perlu memberikan penjelasan sehubungan dengan viralnya surat dari Balai Besar POM di Mataram kepada Balai POM di Palangka Raya tentang Hasil Pengujian Sampel Uji Rujuk Suplemen Makanan Viostin DS dan Enzyplex tablet.

Deklarasi Luhut B Panjaitan sebagai Pasangan Capres dan Cawapres bersama Hendropriyono

Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan memberikan klarifikasi terkait beredarnya undangan deklarasi pencalonan dirinya sebagai pasangan capres-cawapres bersama Hendropriyono. Dalam undangan yang beredar di media sosial tersebut, Luhut dipasangkan sebagai cawapres. "Perlu saya tegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar dan merupakan fitnah yang keji yang ditujukan kepada Bapak AM Hendropriyono dan saya pribadi," kata Luhut lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (24/1/2018).
Luhut: Kabar Pencalonan Dirinya pada Pilpres 2019 Fitnah Keji
Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kabar yang menyebut dirinya akan maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019 adalah tidak benar atau hoax. Sebelumnya, beredar sebuah undangan bertajuk Deklarasi Pasangan Kebangsaan Menuju Pilpres 2019 yang menyebutkan bahwa nama AM Hendropriyono dan Luhut Pandjaitan akan berpasangan sebagai capres dan cawapres 2019. Luhut menegaskan dirinya dan Hendropriyono telah berkawan baik sejak puluhan tahun lalu. Meski keduanya sama-sama sebagai prajurit Kopassus, tetapi ia mengaku tidak pernah berbicara mengenai masalah pencalonan dalam Pilpres.
BMKG Tegaskan Kabar Adanya Gempa Susulan adalah HOAX!
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa kabar yang beredar terkait gempa bumi susulan berkekuatan 7,5 SR di Provinsi Banten dan sekitarnya pada pukul 22.30-23.59 WIB merupakan tidak benar atau hoax. Berita tidak benar itu muncul setelah terjadinya gempa yang melanda Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, pada Selasa (23/1/2018) siang. Hingga Selasa petang, aktivitas gempa susulan di selatan Banten sudah mencapai 26 kali kejadian dengan kekuatan yang terus melemah, sehingga sangat kecil potensi akan terjadi gempa susulan yang kekuatannya besar.
Ini Penjelasan Kemenkes Soal Vaksin Difteri Bikin Komplikasi Jantung
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menepis kabar yang berkembang bahwa vaksin difteri dapat menyebabkan komplikasi jantung. Adanya broadcast massage yang sempat viral tentang penyakit myocarditis setelah melakukan vaksinasi difteri juga dibantah. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Untung Suseno, vaksin difteri salah satu manfaatnya adalah menjadi penghalang masuknya kuman difteri, sehingga mampu mencegah terjadinya peradangan pada otot jantung atau yang sering disebut penyakit myocarditis.
Waspadai Hoax Volunter Asian Games 2018
Informasi menyimpang terkait kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan Asian Games 2018 Jakarta Palembang kembali merebak. Hoax atau kabar bohong dan disebar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait pencarian volunter dengan iming-iming honor sebesar Rp600 ribu/hari. Menjawab maraknya berita hoax tersebut, Ketua Pelaksana Asian Games 2018, Erick Thohir menegaskan bahwa informasi yang beredar merupakan berita palsu dan tidak dikeluarkan oleh Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC). Saat ini, INASGOC belum kembali membuka pendaftaran volunter untuk Games Times. Semua informasi dan pendaftaran bisa dilakukan melalui website resmi Asian Games 2018, www.asiangames2018.id dan semua proses rekrutmen dilakukan departemen human resources INASGOC