Category: Kemenkeu

Menkeu Sri Mulyani Jelaskan Soal Utang Pemerintah (2)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan disiplin fiskal yang secara konsisten dilakukan selama bertahun-tahun bukan berarti menjadikan pemerintah alergi kepada penarikan utang.
Klarifikasi Kementerian Keuangan terkait Kepemilikan Bitcoin Menteri Keuangan
Kementerian Keuangan RI melalui akun Twitter resminya @KemenkeuRI memberikan klarifikasi terkait isu kepemilikan bitcoin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kabar Gaji Presiden dan Wakil Presiden RI Naik adalah Hoaks
Kabar yang beredar seputar rencana kenaikan gaji Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dipastikan hoaks atau kabar bohong. Dikutip dari rilis resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Negara Bey Machmudin, kepastian tersebut terungkap setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hal tersebut di hadapan para jurnalis di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin, (12/03).
Utang Luar Negeri Indonesia Terkendali
Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia yang terkendali pada akhir Januari 2018. ULN Indonesia pada akhir Januari 2018 tercatat sebesar 357,5 miliar dolar AS yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral yakni sebesar 183,4 miliar dolar AS, serta utang swasta sebesar 174,2 miliar dolar AS.
Klarifikasi atas Surat Palsu terkait Permohonan Percepatan Penyaluran Alokasi Anggaran Akumulasi Kurang Bayar DBH TA 2014-2017
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi Klarifikasi atas Surat Palsu terkait Permohonan Percepatan Penyaluran Alokasi Anggaran Akumulasi Kurang Bayar DBH TA 2014-2017 yang dikirimkan kepada Kepala Daerah di seluruh Indonesia
Bea Cukai Beberkan Kronologi Pemasukan KTP dan NPWP di Soekarno-Hatta
Bea Cukai, bersama Ditjen Pajak, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil), dan Kepolisian RI memberi keterangan resmi terkait impor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kamboja dalam konferensi pers yang digelar pada hari Jumat (10/02) di Kantor Pusat Bea Cukai.
Waspada HOAX: Menkeu Sri Mulyani Tidak Memiliki Bitcoin
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Nufransa Wira Sakti menyatakan bahwa foto Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menunjukkan keterangan bahwa Menkeu memiliki lebih dari 1.200 Bitcoin adalah tidak benar (hoax). Ia menjelaskan bahwa foto tersebut merupakan hasil dari olah digital dari pihak yang tidak bertanggung jawab. "Kalau ada yang menerima foto Menteri Keuangan dalam berita TV CNN Indonesia yang menyatakan bahwa Menteri Sri Mulyani Indrawati mempunyai sejumlah besar Bitcoin, maka berita tersebut adalah hoax besar," jelas Kepala Biro KLI melalui akun facebook-nya pada Selasa (16/01).
Waspada HOAX: Menkeu Sri Mulyani  Tidak Memiliki Bitcoin
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Nufransa Wira Sakti menyatakan bahwa foto Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menunjukkan keterangan bahwa Menkeu memiliki lebih dari 1.200 Bitcoin adalah tidak benar (hoax). Ia menjelaskan bahwa foto tersebut merupakan hasil dari olah digital dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kepala Biro KLI juga menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pelaksanaan Metode Penggantian Simpanan Masyarakat ke Pemerintah Dalam Bentuk Tunai adalah palsu.
Waspada HOAX: Menkeu Sri Mulyani Tidak Memiliki Bitcoin
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Nufransa Wira Sakti menyatakan bahwa foto Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menunjukkan keterangan bahwa Menkeu memiliki lebih dari 1.200 Bitcoin adalah tidak benar (hoax). Ia menjelaskan bahwa foto tersebut merupakan hasil dari olah digital dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa Menkeu tidak mempunya Bitcoin dan telah melakukan konfirmasi dengan pihak CNN Indonesia, dan menyatakan bahwa pihak CNN Indonesia tidak pernah menyiarkan berita tersebut. Kepala Biro KLI juga menjelaskan tentang beredarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) palsu tentang Pelaksanaan Metode Penggantian Simpanan Masyarakat ke Pemerintah Dalam Bentuk Tunai. Masyarakat diimbau agar berhati-hati dan tetap waspada dengan informasi yang beredar, dan melakukan konfirmasi kepada pihak yang terkait.
PMK 10/PMK.06.TEK/2017, HOAX!
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa Petunjuk Teknis Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.06.TEK/2017 tentang Pelaksanaan Metode Penggantian Simpanan Masyarakat ke Pemerintah Dalam Bentuk Tunai yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2017 merupakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) palsu.