Category: KLARIFIKASI

Berita Palsu Viral, WhatsApp Terbitkan Iklan di Koran
Setelah pesan tipuan yang beredar di WhatsApp memicu beberapa insiden penganiayaan massal dalam beberapa minggu terakhir di India, platform pesan yang dimiliki Facebook tersebut kemudian [...]
Penjelasan Bersama BPOM dan Kementerian Kesehatan RI Tentang Susu Kental Manis (SKM)
PENJELASAN BERSAMA BPOM DAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TENTANG SUSU KENTAL MANIS (SKM) Susu Kental Manis (SKM) merupakan produk yang dibuat dari susu. Proses produksi dan produk akhir harus memenuhi ketentuan antara lain kandungan lemak susu 8% dan protein 6,5% sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan yang ditetapkan mengacu pada ketentuan Codex Alimentarius Commission. Pemerintah mendorong masyarakat untuk menerapkan Pemberian Makan Bayi dan Anak yang optimal meliputi: Inisiasi Menyusu Dini (IMD) ASI Eksklusif MPASI yang tepat sejak genap umur 6 (enam) bulan Melanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 (dua) tahun atau lebih. SKM bukan pengganti ASI dan tidak boleh diberikan pada bayi sampai usia 12 bulan. SKM tidak ditujukan sebagai pengganti susu yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan gizi. Untuk mencegah kesalahan persepsi dalam penggunaan SKM, akibat tampilan dalam label dan iklan SKM, pada tanggal 22 Mei 2018 Badan POM telah mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh produsen/importir/distributor SKM menegaskan label dan iklan SKM: Dilarang menampilkan anak usia di bawah 5 tahun dalam bentuk apapun Dilarang menggunakan visualisasi bahwa produk Susu Kental dan Analognya disetarakan dengan produk susu lain sebagai penambah atau pelengkap zat gizi Dilarang menggunakan visualisasi gambar susu cair dan/atau susu dalam gelas serta disajikan dengan cara diseduh untuk dikonsumsi sebagai minuman Khusus untuk iklan, dilarang ditayangkan pada jam tayang acara anak-anak. SE juga dimaksudkan untuk mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan terkait salah satu pesan Gizi Seimbang, yaitu “Batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak”. Masyarakat dihimbau untuk cermat memperhatikan informasi pada label pangan termasuk uraian pada Informasi Nilai Gizi, sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji. Jika masyarakat menemukan produk bermasalah dapat menghubungi Contact Center HALO BPOM 1-500-533 (pulsa lokal), SMS 0812-1-9999-533, e-mail: halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia
Penjelasan BPOM RI  Tentang  Penarikan Obat Antihipertensi yang Mengandung Zat Aktif Valsartan
PENJELASAN BPOM RI TENTANG PENARIKAN OBAT ANTIHIPERTENSI YANG MENGANDUNG ZAT AKTIF VALSARTAN Sehubungan dengan penarikan obat antihipertensi yang mengandung zat aktif valsartan di Uni Eropa dan berdasarkan informasi dari lembaga pengawas obat dan makanan di beberapa negara, BPOM RI memandang perlu memberikan penjelasan sebagai berikut: Valsartan adalah obat keras (dikonsumsi dengan resep dokter) untuk mengobati pasien dengan tekanan darah tinggi, baik dalam bentuk tunggal maupun kombinasi dengan antihipertensi lain. Valsartan diindikasikan untuk mengurangi risiko komplikasi stroke dan serangan jantung. Selain itu juga digunakan pada penderita gagal jantung atau yang baru mengalami serangan jantung. Di beberapa negara Uni Eropa, telah dilakukan penarikan produk yang menggunakan bahan baku valsartan produksi Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Linhai, China secara sukarela, karena ditemukan adanya pengotor Nitrosodimethylamine (NDMA). Saat ini baik EMA (European Medicines Agency) maupun BPOM RI sedang melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap bahan baku tersebut. Dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, BPOM RI telah meminta industri farmasi terkait untuk melakukan penghentian produksi dan distribusi obat yang mengandung bahan baku valsartan produksi Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Linhai, China. Industri farmasi telah menyatakan bersedia menarik seluruh obat yang mengandung bahan baku valsartan produksi Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Linhai, China, secara sukarela/voluntary recall (terlampir). Sesuai dengan prinsip utama dalam pemberian obat, BPOM RI mengimbau kepada Sejawat Kesehatan Profesional dan semua pihak yang terkait, agar mengedepankan kehati-hatian dan mengutamakan keselamatan pasien dalam mempertimbangkan pemberian obat ini kepada pasien. Produk Valsartan yang tidak menggunakan bahan baku dari produsen tersebut di atas (point 4), masih dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk pasien yang sudah mengonsumsi obat tersebut (poin 4), dapat berkonsultasi dengan dokter/apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan/kefarmasian. BPOM RI akan terus memantau dan menindaklanjuti permasalahan ini. Jika masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact center HALO BPOM RI di nomor telepon 1-500-533 atau sms 0-8121-9999-533 atau email halobpom@pom.go.id atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) di seluruh Indonesia.
Informasi Seluruh Warga 6 Desa di Halmahera Utara Belum Mencoblos Hoax!
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah informasi yang menyebutkan seluruh warga di enam desa di Halmahera Utara, Maluku Utara, belum melalukan pencoblosan dan menegaskan bahwa isu tersebut adalah tidak tepat. Sebab, sebagian besar warga di enam desa itu telah mencoblos. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik selaku Sekretaris Desk Pilkada untuk menjawab informasi bahwa ribuan warga di enam desa di Halmahera Utara belum memilih karena tidak mau dimasukkan ke dalam Kabupaten Halmahera Utara.