Category: KLARIFIKASI

Dirjen PPR: Pemerintah hati-Hati Kelola Utang
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan (Dirjen PPR) Luky Alfirman bersama Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Karo KLI) Nufransa Wira Sakti dan Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting, menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah mengelola utang dengan hati-hati, tepat sasaran dan terencana dengan matang.
Juknis Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS Honorer Th 2018-2019 Beredar, BKN: Itu Bukan Produk BKN
Humas BKN, Honorer di sejumlah wilayah di Indonesia dibuat resah. Pasalnya, saat ini beredar Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari Tenaga Honorer tahun 2018-2019 yang disebutkan dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Najat salah satu tenaga honorer di Kabupaten Wonosobo mengkonfirmasi kepada Humas BKN mengenai kebenaran Juknis tersebut. “Ada Juknis mengenai pemberkasan usulan CPNS tenaga honorer yang dikeluarkan BKN. Juknis itu telah beredar di Group WhatsApp Honorer di daerah. Rekan-rekan honorer semua resah akan Juknis tersebut. Kami butuh kejelasan Juknis itu betul dikeluarkan oleh BKN atau tidak”.
Ini Jawaban Kemenkeu Tentang Penggunaan Utang Indonesia
Direktur Jenderal (Dirjen) DJPPR Luky Alfirman memaparkan bahwa utang yang dipinjam Indonesia digunakan untuk belanja produktif yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial serta peningkatan DAK Fisik dan Dana Desa. Berdasarkan data tahun 2015-2017, masing-masing besarannya untuk pendidikan Rp1.167,1 triliun, kesehatan Rp249,8 triliun, perlindungan sosial Rp299,6 triliun, serta DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp315,9 triliun.
Utang Kita Buat Apa? DJPPR Menjawab
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) menjawab pertanyaan mengenai penggunaan utang Indonesia pada acara Media Briefing Pengelolaan Utang Pemerintah Pusat di ruang Media Gedung Djuanda 1 Kementerian Keuangan pada Jumat, (06/04). 
Penjelasan BPOM RI tentang Produk Pangan yang Mengandung Darah dan Virus HIV
BPOM RI memberikan penjelasan sebagai berikut sehubungan dengan adanya pemberitaan di berbagai media sosial mengenai produk makanan kaleng impor asal Thailand yang mengandung darah dan virus HIV.
Penjelasan BPOM RI tentang Permen Susu yang Mengandung Narkoba di Banyuwangi
Badan POM RI (BPOM) mengeluarkan pernyataan untuk menjawab keresahan masyarakat mengenai permen susu yang mengandung narkoba di Banyumas.
Tidak Ada Satu Obat yang Menyembuhkan Berbagai Penyakit
Hoax kesehatan berupa iklan atau publikasi kesehatan terkait obat dan proses pengobatan ramai beredar di segala kanal media. Iklan tersebut mengklaim satu obat dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Masyarakat harus berhati-hati dan memahami bahwa tidak ada satu obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit.
MK Pastikan Anwar Usman Sudah Serahkan LHKPN 2017
"Kami informasikan bahwa informasi tersebut tidak akurat, tidak sesuai fakta, dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," tegas Kepala Biro Humas dan Protokol MK Rubiyo melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Penjelasan BPOM RI tentang Permen Narkoba di Pekanbaru
Berdasarkan penelusuran tersebut, diketahui bahwa permen yang diduga mengandung narkoba tersebut telah terdaftar di BPOM RI. Izin edar diterbitkan BPOM RI setelah dilakukan evaluasi terhadap aspek keamanan, mutu, dan gizi produk termasuk proses produksi serta labelnya.
Pemutihan Surat Ijin Mengemudi (SIM)
“Be Smart Netizen” . Beredar berita mengenai pemutihan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang dilaksanakan pada 2-7 April 2018. Berita tersebut adalah TIDAK BENAR/HOAX. . Diimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pemberitaan yang belum dipastikan kebenarannya. . Salam Tribrata!