[BENAR] CNN Indonesia: “Bank Dunia Akui Laporan Infrastruktur Jokowi Belum Final”

[BENAR] CNN Indonesia: “Bank Dunia Akui Laporan Infrastruktur Jokowi Belum Final”

Post ini adalah koreksi dari post yang sebelumnya, konfirmasi dari Tim CNN Indonesia sumber artikel bukan dari laporan Bank Dunia tahun 2014 tetapi Juni 2018 yang statusnya masih belum final. Mohon maaf dan terima kasih untuk Tim CNN atas klarifikasinya, selengkapnya di bagian PENJELASAN dan REFERENSI.

======

KATEGORI

Klarifikasi.

======

SUMBER

Post sebelumnya, “[SALAH] CNN Indonesia: “Bank Dunia Kritik Pedas Infrastruktur Jokowi””. Kami hapus dan koreksi dengan post ini.

======

PENJELASAN

(1) Artikel “Bank Dunia Kritik Pedas Infrastruktur Jokowi” oleh CNN Indonesia di 04 Jan 2019 menggunakan sumber laporan yang berbeda dengan sumber laporan tahun 2014 yang sebelumnya viral, yang oleh Bank Dunia diklarifikasi di 1 Jan 2019. Salinan artikel dan klarifikasi di (4) dan (5) bagian REFERENSI.

——

(2) Sumber laporan artikel CNN adalah laporan Juni 2018, oleh Bank Dunia diklarifikasi bahwa laporan tersebut belum final. Salinan klarifikasi di (2) bagian REFERENSI.

——

(3) Beberapa artikel yang berkaitan:

  • CNN Indonesia: “Bank Dunia Akui Laporan Infrastruktur Jokowi Belum Final”, selengkapnya di (1) bagian REFERENSI.
  • CNN Indonesia: “Sri Mulyani Akui Bahas Laporan ‘Pedas’ Bank Dunia”, selengkapnya di (3) bagian REFERENSI.

======

REFERENSI

(1) http://bit.ly/2sdDHLN CNN Indonesia: “Bank Dunia Akui Laporan Infrastruktur Jokowi Belum Final

CNN Indonesia | Senin, 07/01/2019 12:42 WIB

(foto)
Presiden Jokowi saat meresmikan tol Solo-Ngawi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).

Jakarta, CNN Indonesia — Bank Dunia angkat suara mengenai laporan bertajuk Infrastructure Financing Sector Assessment Program (InfraSAP), menanggapi artikel yang dipublikasikan oleh CNNIndonesia.com pada 4 Januari 2019. Laporan tersebut mengkritisi pembangunan infrastruktur era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, CNNIndonesia.com menerima laporan InfraSAP setebal 344 halaman. Laporan itu sempat diunggah pada salah satu situs Bank Dunia pada Juni 2018.

Pada Senin (7/1), Bank Dunia menyampaikan kembali klarifikasinya atas pemberitaan CNNIndonesia.com. Dalam klarifikasinya, Bank Dunia mengakui menyusun laporan InfraSAP bersama dengan pemerintah, namun belum final.

“Artikel-artikel ini mengutip sebuah laporan Bank Dunia yang saat ini tengah difinalisasi dalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul InfraSAP,” tulis Bank Dunia dalam keterangan resminya, Senin (7/1).

Laporan tersebut meninjau kemajuan substansial yang dicapai oleh Indonesia dalam membangun infrastruktur beberapa tahun terakhir. Laporan itu sekaligus meninjau berbagai kesempatan dan instrumen yang tersedia untuk pihak berwenang menutup kesenjangan infrastruktur yang telah terakumulasi dalam beberapa generasi.

“Bank Dunia menyiapkan laporan ini pada pertengahan 2017, mengikuti undangan dari pemerintah untuk bekerja sama dalam menemukan solusi untuk menarik lebih banyak pendanaan swasta dan komersial untuk investasi infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai ambisi pemerintah dalam menjaga daya saing negara dan meningkatkan kehidupan orang Indonesia,” tutur Bank Dunia.

InfraSAP merupakan analisis yang komprehensif terkait berbagai kendala yang dapat mengurangi pendanaan infrastruktur komersial dan swasta. Laporan ini termasuk satu set kemungkinan reformasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan oleh Indonesia dalam jangka pendek dan menengah.

Dalam laporan itu, Bank Dunia memuat bahwa dalam menutup kesenjangan infrastruktur yang terakumulasi dalam beberapa puluh tahun terakhir diperlukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dalam beberapa periode. Laporan ini juga mengakui kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah dan komitmen yang kuat untuk menutup kesenjangan itu.

Dari berbagai diskusi dengan kementerian dan instansi pemerintah, Bank Dunia menyampaikan penghargaannya atas kemajuan yang dilakukan untuk kordinasi antara anggaran pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam pendanaan proyek infrastruktur.

“Kami berharap InfraSAP akan menjadi masukan yang berguna untuk pihak yang berwenang dalam mengembangkan RPJMN 2020-2024,” terang Bank Dunia.

Bank Dunia mengaku telah bekerja sama dan berdiskusi dengan pihak pemerintah terkait InfraSAP, seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, berbagai Kementerian Koordinator, Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Namun, lembaga internasional tersebut menegaskan bahwa laporan InfraSAP belum dipublikasikan untuk umum. Meskipun, diskusi tingkat tinggi laporan tersebut telah dilakukan pada 4 Desember 2018 lalu.

Sebelumnya, Bank Dunia sempat mengklarifikasi bahwa laporan terkait perencanaan dan pendanaan infrastruktur ditulis pada 2014 atau sebelum Presiden Jokowi dilantik. Laporan tersebut bertujuan memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan, dan pembiayaan infrastruktur pada saat itu.

“(Laporan) Dimaksudkan untuk penggunaan internal di Bank Dunia dan merupakan kesalahan administrasi saat diunggah pada salah satu situs kami pada Juni 2018,” ujar Senior Communications Officer World Bank Lestari Boediono.

Dengan demikian, ia menyebut laporan ini sudah tidak terpakai karena tidak mencakup reformasi yang substansial yang telah dikerjakan sejak laporannya selesai ditulis hampir lima tahun lalu.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengaku sudah pernah membahas laporan Bank Dunia tersebut. Inti laporan itu, menurut Bambang, untuk penguatan KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha) terkait penyediaan infrastruktur.

“Itu sudah dibahas dengan kami waktu itu laporannya. Jadi, yang kami dapatkan dari laporan World Bank (Bank Dunia) adalah kami perlu terus perkuat skema KPBU dan memberikan keyakinan kepada potential investor bahwa investasi di infrastruktur Indonesia itu sudah ada skemanya dan memberikan kepastian,” tutur Bambang.

Catatan Redaksi: Terdapat penambahan informasi berupa konfirmasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PPN Bambang Brodjonegoro terkait laporan Bank Dunia pada Senin (7/1). (bir)”

——

(2) http://bit.ly/2sbz84D the World Bank: “Statement 07 Januari 2019

Pernyataan Bank Dunia

Bank Dunia dengan ini memberikan komentar terkait beberapa artikel yang dipublikasi oleh CNN Indonesia pada tanggal 4 Januari 2019.

Artikel-artikel ini mengutip sebuah laporan Bank Dunia yang saat ini tengah difinalisasi dalam kerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul “Indonesia Infrastructure Financing Sector Assessment Program” (InfraSAP). Laporan ini meninjau kemajuan substansial yang telah dicapai oleh Indonesia dalam membangun infrastrukturnya pada beberapa tahun terakhir, juga berbagai kesempatan dan instrumen yang tersedia untuk pihak yang berwenang untuk terus menutup kesenjangan infrastruktur yang telah terakumulasi dalam beberapa generasi.

Bank Dunia mulai menyiapkan laporan ini pada pertengahan 2017, mengikuti undangan dari pemerintah untuk berkerjasama dalam menemukan solusi untuk menarik lebih banyak pendanaan swasta dan komersial untuk investasi infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai ambisi pemerintah dalam menjaga daya saing negara dan meningkatkan tingkat kehidupan semua orang Indonesia.

InfraSAP merupakan analisis yang kompreshensif terkait berbagai kendala yang dapat mengurangi pendanaan infrastruktur komersial dan swasta. Laporan ini termasuk satu set kemungkinan reformasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan dan dilakukan oleh negara ini dalam jangka pendek dan menengah.

Laporan ini menyadari bahwa dalam menutup kesenjangan infrastruktur yang telah terakumulasi dalam beberapa puluh tahun terakhir akan memerlukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dalam beberapa periode. Laporan ini juga mengakui kemajuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan komitmen yang kuat untuk menutup kesenjangan tersebut.

Dari berbagai diskusi kami dengan kementerian dan instansi pemerintah yang relevan, kami menghargai kemajuan yang telah dilakukan untuk memungkinkan kordinasi yang lebih kuat antara anggaran pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam pendanaan proyek infrastruktur, termasuk pengadaan lingkungan yang lebih baik untuk sektor swasta untuk berinvestasi pada sektor ini. Kami berharap InfraSAP akan menjadi masukan yang berguna untuk pihak yang berwenang dalam mengembangkan RPJMN 2020-2024.

Bank Dunia belum mempublikasikan laporan InfraSAP untuk umum. Seperti halnya semua laporan Bank Dunia, kami berkerjasama secara erat dan berdiskusi dengan pihak pemerintah yang relevan termasuk Kementerian Keuangan, Bappenas, berbagai Kementerian Koordinator, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai contoh, diskusi tingkat tinggi terkait temuan-temuan kunci dan berbagai rekomendasi InfraSAP dilakukan pada tanggal 4 Desember 2018.

Ketika konsultasi dengan Pemerintah telah selesai, kami mengharapkan untuk membagikan dan mendiskusikan laporan ini kepada pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta, mitra pembangunan, masyarakat sipil, akademisi, dan media

Kontak
Lestari Boediono
+62-21-5299-3156
lboediono@worldbank.org”

(English version: http://www.worldbank.org/en/news/statement/2019/01/07/world-bank-statement)

——

(3) http://bit.ly/2Qw00pL, CNN Indonesia: “Sri Mulyani Akui Bahas Laporan ‘Pedas’ Bank Dunia

CNN Indonesia | Senin, 07/01/2019 19:22 WIB

(foto)
Sri Mulyani mengakui laporan Bank Dunia bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP). Ia menilai laporan itu sebagai masukan. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean).

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui laporan bertajuk Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) sudah dibahas Bank Dunia dengan pemerintah dan menteri-menteri terkait. Bahkan, ia mengaku menyambut baik laporan yang mengkritisi infrastruktur Pemerintahan Jokowi tersebut sebagai masukan.

“Saya rasa masukan baik saja. Karena itu sudah dibahas dengan pemerintah dan menteri terkait. Saat itu, dari PU (Kementerian PUPR), Kementerian Perhubungan, Menteri BUMN (Rini Soemarno) dan Bappenas,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/1).

Menurut Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, Bank Dunia melakukan kajian atas permintaan pemerintah untuk melihat seluruh aspek pembangunan infrastruktur. Kajian dirasa penting karena Indonesia sebagai negara besar masih memiliki ketimpangan (gap) infrastruktur yang sangat tinggi.

“Sehingga, pembangunan infrastruktur itu penting. Tapi, bagaimana cara melaksanakan agar bisa sustainable (berkelanjutan) dan baik, jadi mereka melakukan assessment dari mulai kita merencanakan, kemudian issue-nya dari perencanaan BUMN dan pembiayaan. Jadi, baik-baik saja, kalau ada masukan menurut saya kan wajar,” imbuh dia.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengakui telah membahas laporan Bank Dunia yang berisi kritik atas pembangunan infrastruktur era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Intinya, ia menyebut bahwa laporan memuat penguatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terkait penyediaan infrastruktur.

“Itu sudah dibahas dengan kami waktu itu laporannya. Jadi, yang kami dapatkan dari laporan World Bank (Bank Dunia) adalah kami perlu terus perkuat skema KPBU dan memberikan keyakinan kepada potential investor bahwa investasi di infrastruktur Indonesia itu sudah ada skemanya dan memberikan kepastian,” kata Bambang.

Sebelumnya, CNNIndonesia.com menerima laporan InfraSAP. Laporan setebal 344 halaman itu berisi kritikan terhadap proyek-proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi. Antara lain mengenai rendahnya kualitas proyek infrastruktur RI, kerentanan BUMN terhadap pendanaan infrastruktur, termasuk ketidaksiapan perencanaan proyek.

Bank Dunia mengakui tengah menyusun laporan tersebut. Namun, laporan itu belum final. “Saat ini tengah difinalisasi dalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Laporan ini berjudul InfraSAP,” tulis Bank Dunia.

Laporan tersebut meninjau kemajuan substansial yang dicapai oleh Indonesia dalam membangun infrastruktur beberapa tahun terakhir. Laporan itu sekaligus meninjau berbagai kesempatan dan instrumen yang tersedia untuk pihak berwenang menutup kesenjangan infrastruktur yang telah terakumulasi dalam beberapa generasi.

Dari berbagai diskusi dengan kementerian dan instansi pemerintah, Bank Dunia menyampaikan penghargaannya atas kemajuan yang dilakukan untuk kordinasi antara anggaran pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam pendanaan proyek infrastruktur.

“Kami berharap InfraSAP akan menjadi masukan yang berguna untuk pihak yang berwenang dalam mengembangkan RPJMN 2020-2024,” terang Bank Dunia.

Bank Dunia mengaku telah bekerja sama dan berdiskusi dengan pihak pemerintah terkait InfraSAP, seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, berbagai Kementerian Koordinator, Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian PUPR, Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Namun, lembaga internasional tersebut menegaskan bahwa laporan InfraSAP belum dipublikasikan untuk umum. Meskipun, diskusi tingkat tinggi laporan tersebut telah dilakukan pada 4 Desember 2018 lalu.

(uli)”

——

(4) http://bit.ly/2CUUMAx, CNN Indonesia: “Bank Dunia Kritik Pedas Infrastruktur Jokowi

CNN Indonesia | Jumat, 04/01/2019 17:25 WIB

(foto)
Bank Dunia dalam laporan berjudul “Infrastructure Sector Assesment Program” menyoroti infrastruktur Jokowi, salah satu sorotan berkaitan dengan penugasan BUMN. (CNNIndonesia/Safir Makki).

Jakarta, CNN Indonesia — Bank Dunia memberikan sorotan pada pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu sorotan mereka berikan terkait penugasan yang diberikan pemerintahan Jokowi terhadap BUMN dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam laporan berjudul “Infrastructure Sector Assesment Program” edisi Juni 2018, Bank Dunia menyatakan untuk menjalankan penugasan yang diberikan, tak jarang pemerintah memberikan keistimewaan kepada perusahaan pelat merah.

Keistimewaan diberikan dalam beberapa bentuk. Pertama, pemberian suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Tercatat, pada 2015 lalu pemerintah memberikan suntikan modal Rp41,4 triliun untuk 36 BUMN, yang setengah di antaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Pada 2016, suntikan modal dinaikkan menjadi Rp53,98 triliun yang 83 persen di antaranya untuk pembangunan infrastruktur. Selain suntikan modal, BUMN juga sering diberikan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank BUMN tanpa uji kelayakan yang jelas dengan suku bunga rendah.

Bank Dunia dalam laporan tersebut menyatakan pemberian penugasan dan insentif tersebut telah menimbulkan masalah. Masalah berkaitan dengan peningkatan jumlah utang BUMN.

Untuk menjalankan penugasan dan membiayai pembangunan infrastruktur, BUMN yang tidak mempunyai dana operasional harus mencari pinjaman. Data Bank Dunia, tingkat utang tujuh BUMN infrastruktur yang ditugaskan pemerintah membangun infrastruktur, pada September 2017 lalu mencapai Rp200 triliun.

Jumlah utang BUMN tersebut naik tiga kali lipat dari tiga tahun sebelumnya atau sebelum mendapatkan penugasan. Utang berpotensi bertambah terus kalau mereka tetap menjalankan penugasan.

Masalah lain, berkurangnya kesempatan investasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Bank Dunia menyatakan suntikan modal, insentif dan kemudahan yang diberikan kepada BUMN dalam menjalankan penugasan telah membuat perusahaan pelat merah di atas angin dalam tender dan lelang proyek infrastruktur.

Fasilitas tersebut telah mengurangi daya saing sektor swasta terhadap BUMN, sehingga membatasi kesempatan mereka untuk dapat memenangkan proyek.

(foto)
Ilustrasi. (Anadolu Agency/Eko Siswono Toyudho)

Selain penugasan BUMN, Bank Dunia juga memberikan perhatian kepada pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan skema pemerintah badan usaha (KPBU). Bank Dunia dalam laporan setebal 344 halaman tersebut menyatakan sebenarnya pemerintah melalui Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sudah membuat kemajuan yang bagus dalam menetapkan institusi, instrumen dan proses agar proyek berskema KPBU bisa dijalankan.

Dengan kemajuan tersebut, selama 2015 sampai dengan 2017, 13 proyek berskema KPBU dengan nilai total investasi US$8,94 miliar berhasil dijalankan. Tapi menurut mereka, masih ada sejumlah hambatan yang harus diselesaikan pemerintah agar skema tersebut bisa ditingkatkan.

Salah satu hambatan berkaitan dengan kualitas persiapan proyek. Mereka menilai kemauan dan kapasitas yang dimiliki oleh agen pemerintah dalam merencanakan proyek masih kurang.

Permasalahan tersebut diperparah oleh keengganan Bappenas dalam menolak setiap proposal yang perencanaannya masih kurang tersebut. Selain kualitas persiapan, mereka juga menyoroti buruknya manajemen koordinasi dalam pelaksanaan proyek berskema KPBU.

Dalam pemberian dukungan kepada sektor swasta yang ingin masuk ke dalam proyek berskema KPBU, koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait cukup lemah. Untuk pemberian dukungan berbentuk dana dukungan tunai infrastruktur (Viability Gap Fund) maupun pembayaran layanan ketersediaan (availibility payment) misalnya, sering instansi yang terlibat banyak dan memiliki suara berbeda.

VGF dan Instrumen AP diatur serta dikelola oleh direktorat jenderal yang berbeda di dalam Kemenkeu, dan juga Kementerian Dalam Negeri (Depdagri). Sedangkan ketentuan jaminan untuk dukungan tersebut dikelola terutama oleh PT PII.

Sayang sampai dengan berita ini diturunkan, CNNIndonesia belum bisa mengkonfirmasi ke Bank Dunia perihal laporan tersebut. Selain Bank Dunia, sorotan terhadap pembangunan infrastruktur era Jokowi sebelumnya juga disampaikan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno.

Sandiaga saat menghadiri Dialog dan Silaturahim Tokoh-tokoh dan Pengusaha se-Jawa Timur mengatakan pembangunan infrastruktur saat ini tidak tepat sasaran. Secara gamblang Bank Dunia sudah mengatakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur RI tidak dilakukan dengan baik, sehingga akhirnya tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak yang baik ke masyarakat. (aud/agt)”

——

(5) http://bit.ly/2Fc5zsf the World Bank: “Statement 01 Januari 2019

Pernyataan Bank Dunia

Kami menyadari dalam beberapa hari ini sebuah laporan internal Bank Dunia yang telah habis masa berlakunya dan membahas proses perencanaan dan pendanaan infrastruktur telah menjadi topik diskusi di sosial media maupun media lainnya di Indonesia. Kami ingin memberikan klarifikasi bahwa laporan ini (a) selesai ditulis pada tahun 2014 sebelum Presiden Jokowi dilantik, (b) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan perencanaan dan pembiayaan infrastruktur pada saat itu, dan (c) dimaksudkan untuk pengunaan secara internal di Bank Dunia dan merupakan kesalahan administrasi saat diunggah pada salah satu situs kami pada Juni 2018.

Dengan demikian, laporan ini sudah tidak terpakai karena tidak mencakup reformasi yang substansial yang telah dikerjakan sejak laporan ini selesai ditulis hampir lima tahun yang lalu – termasuk beberapa regulasi baru yang penting.

Cukup banyak analisis terkini dalam topik ini yang mencerminkan perkembangan yang substansial yang telah dilakukan pada beberapa tahun terakhir dalam pembangunan infrastuktur dan identifikasi berbagai peluang untuk perbaikan yang terus menerus. Analisis ini termasuk dalam kerjasama antara berbagai kementerian dan instansi kunci Indonesia dan Bank Dunia.

Pembangunan infrastruktur merupakan unsur sangat penting untuk kemajuan Indonesia. Dengan demikian, hal ini layak menjadi pusat dari dialog kebijakan publik di negara ini. Juga menjadi hal yang penting bahwa pembicaraan dan diskusi ini berdasarkan pada analisis dan bukti yang terkini.

Kontak
Jakarta
Lestari Boediono
+62-21-5299-3156
lboediono@worldbank.org”

(English version: http://www.worldbank.org/en/news/statement/2019/01/01/world-bank-statement).

======

Sumber: https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/814003002265570/

The post [BENAR] CNN Indonesia: “Bank Dunia Akui Laporan Infrastruktur Jokowi Belum Final” appeared first on TurnBackHoax.