Bukan KPK, Mobil Menko Luhut Diperiksa BSSN untuk Antisipasi Penyadapan

Bukan KPK, Mobil Menko Luhut Diperiksa BSSN untuk Antisipasi Penyadapan

JPP, JAKARTA - Sehubungan dengan adanya pemberitaan dengan judul “Diduga, Mobil Menko Kemaritiman Luhut Digeledah Petugas KPK” yang dimuat oleh www.jawapos.com pada Selasa (6/22018), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) menyampaikan klarifikasinya lewat Staf Khusus Menko Maritim Atmadji Sumarkidjo.

“(Penggeledahan) Pengamanan fasilitas kerja Menko Maritim dari kemungkinan penyadapan dan lain-lain secara kontinyu,” ungkapnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (16/2/2018), untuk meluruskan fakta sebenarnya yang terjadi.

Lebih lanjut Atmadji menerangkan bahwa kegiatan pemeriksaan ini dilakukan secara rutin oleh Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) setiap tiga bulan.

“Secara reguler petugas dari BSSN memeriksa dengan peralatan yang canggih,” terangnya sembari menjelaskan bahwa tidak hanya Menko Maritim, tapi pejabat negara lainnya juga menerima fasilitas pengamanan ini.

“Dan (juga) para pejabat lain, itu sudah protapnya SOP-nya. Para pejabat-pejabat penting itu selalu ruang kerja, ruang rapat, dan mungkin kediaman diperiksa secara tetap oleh BSSN,” pungkasnya.

Atmadji pun menyampaikan penyesalan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan terhadap pemberitaan yang dilakukan tanpa konfirmasi dan menyebabkan pemahaman yang salah dari publik itu.

Permintaan Kemenko Maritim

Sementara itu di tempat berbeda, Kepala Biro Umum Kemenko Maritim Djoko Hartoyo di Jakarta, Selasa (6/1/2018), mengungkapkan bahwa pemeriksaan oleh BSSN itu merupakan permintaan sendiri dari Kemenko Maritim, guna menghindari potensi penyadapan

"Kita minta di sini, siapa tahu ada yang pasang penyadap, atau mobilnya Pak Menko disadap," kata Djoko

"Jadi enggak benar itu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," sambungnya menegaskan.

Menurut Djoko, pemeriksaan oleh BSSN tersebut penting dilalukan, pasalnya banyak tamu negara seperti Perdana Menteri yang datang ke kantor Menko Luhut. 

"Jadi dari teman-teman BSSN melakukan standar yang sama dengan Istana," katanya.

Djoko menambahkan, pemeriksaan untuk mengantisipasi penyadapan tidak hanya dilakukan untuk Menko Luhut, tetapi pernah juga dilakukan saat masa jabatan Menko Maritim Indroyono Soesilo. 

"Alhamdulillah di tempat kita belum pernah ada penyadapan," tandasnya. (mar/ant)