[SALAH] Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Terima Uang dari BIN untuk Tidak Mengkritisi dan Dukung Jokowi – Ma’ruf Amin

[SALAH] Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Terima Uang dari BIN untuk Tidak Mengkritisi dan Dukung Jokowi – Ma’ruf Amin

BIN dan Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus yang terdiri dari HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi serta KMHDI membantah kabar yang menyatakan mereka disuap oleh BIN untuk tidak mengkritisi dan mendukung Jokowi – Ma’ruf pada Pilpres 2019. Baik BIN dan Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus menegaskan kabar yang tersebar di media sosial tersebut adalah tidak benar atau hoaks.

=====

Sumber: Facebook Djoko Edhi Abdurrahman (@djoko.abdurrahman) dan Twitter Ghost Black Cyber U.S.A (@GhostBlackCybe2)

=====

Kategori: Hoaks

=====

Narasi :
“Assalammualaikum mas .. mohon maaf mengganggu. Saya mau minta bantuan Mas Joko. Kemarin saya ada ngetwit tentang suap dari kepala BIN kepada beberapa ormas mahasiswa (PB HMI, PMII, GMNI, GMKi, PMKRi, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) yang masing2 ormas mendapat Rp200 juta per bulan, ketua PB masing2 Rp20 juta per bulan. Ormas Mahasiswa ini dìminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi, minimal sampai Okt 2019. Di samping itu, mereka tanpa harus membawa nama organisasi, diminta untuk mendeklarasikan ormas relawan Jokowi bernama MADANI. Ormas Relawan ini sdh dibentuk para ketum PB dan sementara berkantor di Tebet, dekat kantor BM PAN. Harga sewa kantor Rp280 juta langsung dibayar cash oleh oknum BIN dan biaya ops tahap awal utk Madani Rp 1 miliar sdh diserahkan. KA BIN juga akan menanggung biaya deklarasi Relawan Madani (Mahasisa Pemuda untuk Jokowi) secara nasional di Surabaya pada Des 2018 sebesar Rp5 miliar daj disusul deklarasi Madani di seluruh propinsi dengan biaya dari BIN Rp500 juta per propinsi,” tulis akun Facebook @djoko.abdurrahman, Sabtu (17/11).

=====

Penjelasan:
Tersebar kabar melalui akun Facebook @djoko.abdurrahman dan akun Twitter @ GhostBlackCybe2 yang intinya mengatakan Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus yakni HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM Hikmabudhi dan KMHDI menerima uang dari Badan Intelijen Negara (BIN) dengan maksud agar tidak mengkritisi Calon Presiden (Capres) Incumben, Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Ma’ruf Amin. Isi kabar yang diposting @djoko.abdurrahman tersebut juga disebarkan oleh akun Twitter @GhostBlackCybe2.

Berikut narasi lengkapnya:

“Assalammualaikum mas .. mohon maaf mengganggu. Saya mau minta bantuan Mas Joko. Kemarin saya ada ngetwit tentang suap dari kepala BIN kepada beberapa ormas mahasiswa (PB HMI, PMII, GMNI, GMKi, PMKRi, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) yang masing2 ormas mendapat Rp200 juta per bulan, ketua PB masing2 Rp20 juta per bulan. Ormas Mahasiswa ini dìminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi, minimal sampai Okt 2019. Di samping itu, mereka tanpa harus membawa nama organisasi, diminta untuk mendeklarasikan ormas relawan Jokowi bernama MADANI. Ormas Relawan ini sdh dibentuk para ketum PB dan sementara berkantor di Tebet, dekat kantor BM PAN. Harga sewa kantor Rp280 juta langsung dibayar cash oleh oknum BIN dan biaya ops tahap awal utk Madani Rp 1 miliar sdh diserahkan. KA BIN juga akan menanggung biaya deklarasi Relawan Madani (Mahasisa Pemuda untuk Jokowi) secara nasional di Surabaya pada Des 2018 sebesar Rp5 miliar daj disusul deklarasi Madani di seluruh propinsi dengan biaya dari BIN Rp500 juta per propinsi,” tulis akun Facebook @djoko.abdurrahman, Sabtu (17/11).

Menanggapi itu, Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus membuat pernyataan sikap yang disebarkan ke media massa dengan mengatasnamakan Ketua Umum PB HMI Saddam al-Jihad, Ketua umum DPP IMM Najih Prastiyo, Ketua Umum PB PMII Agus M Herlambang, Ketua Umum DPP GMNI Rabaytullah Kusuma Jaya, Ketua Umum PP PMKRI Juventus Prima Y Kago, Ketua presidium KMHDI I Kadek Andre Nuaba, Ketua umum PP GMKI Corneles Galanjinjian dan Ketua Umum Hikmahbudihi Sugiharta. Mereka menyatakan kabar tersebut tidak benar adanya atau hoaks.

“Tuduhan tersebut adalah hoaks dan fitnah yang sangat keji. Di tengah-tengah kesibukan organisasi malah dituduh
menerima uang dari BIN yang sama sekali jelas-jelas tidak dilakukan,” tulis pernyataan sikap para ketua umum organisasi mahasiswa yang tergabung Cipayung Plus, Minggu (18/11).

Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus ini pun menilai kabar hoaks tersebut ingin mengkotak-kotakkan mahasiswa dan ingin membuat situasi bangsa menjadi panas jelang Pemilu 2019. “Oknum yang menyebarkan fitnah ini ingin mengotak-kotakkan mahasiswa. Ingin membuat situasi bangsa menjadi panas menjelang momentum politik,” lanjut pernyataan sikap Cipayung Plus.

Mewakili para pimpinan OKP, Ketua Umum PB HMI, R. Saddam Al Jihad mengatakan, sampai saat ini mereka bersikap netral dan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik manapun baik Jokowi-Maruf maupun Prabowo-Sandi.

“Kami tidak ada keterikatan dan terlibat dalam pembuatan relawan, baik yang bernama Madani atau pun relawan dengan nama-nama yang lain,” kata Saddam.

Selain itu, Juru Bicara Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto juga membantah kabar bahwa lembaganya yang melakukan penyuapan kepada Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus untuk tidak mengkritisi dan mendukung Pasangan Capres – Cawapres Nomor Urut 01, Jokowi – Ma’ruf Amin.

“Isu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN. Jadi berita yang menyatakan BIN menyuap ormas mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah hoax,” katanya, Minggu (18/11).

Wawan pun menambahkan, BIN tidak melarang siapa pun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun, kritik tersebut hendaknya berdasarkan data dan fakta serta diberi solusi. Selama ini kritik dan saran terus diberikan dan tidak menimbulkan masalah, sebab ada mekanisme hak jawab yang diberikan undang-undang secara berimbang.

“Ormas bebas menyuarakan sesuatu, tetapi tetap harus bertanggung jawab, bukan hoax, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE. BIN membebaskan seluruh ormas dan warga negara untuk melakukan deklarasi maupun kampanye selama tidak melanggar UU,” tegas Wawan.

Terakhir, kata Wawan, berbagai deklarasi terjadi di Indonesia merupakan tanggung jawab pengurus organisasi yang bersangkutan. Deklarasi tumbuh atas simpati rakyat berdasar pilihan untuk mendukung Capres-Cawapres masing-masing. Menurutnya, tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan dukungan tersebut.

=====

Referensi:
1. https://www.facebook.com/djoko.abdurrahman/posts/552238888606147
2. https://twitter.com/GhostBlackCy…/status/1063912835858620419
3. https://nasional.sindonews.com/…/cipayung-plus-ada-yang-in…/
4. https://www.viva.co.id/…/1095365-mahasiswa-cipayung-plus-ba…
5. https://elshinta.com/…/diisukan-dapat-dana-dukung-capres-ok…
6. http://www.beritasatu.com/…/523018-hoax-kabar-bin-suap-orma…
7. https://www.republika.co.id/…/pidhal428-bin-bantah-suap-mah…

https://www.facebook.com/groups/fafhh/permalink/782521742080363/

The post [SALAH] Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Terima Uang dari BIN untuk Tidak Mengkritisi dan Dukung Jokowi – Ma’ruf Amin appeared first on TurnBackHoax.