Pulau Kita di Kabupaten Berau Sudah Dijual

Pulau Kita di Kabupaten Berau Sudah Dijual

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa pulau di Indonesia tidak dapat diperjualbelikan untuk menjadi hak milik baik bagi asing maupun orang Indonesia. Isu pulau yang dijual sudah beberapa kali viral, terakhir di bulan Januari lalu. Dari sisi Undang-undang sudah jelas ketentuannya: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa pulau di Indonesia tidak dapat diperjualbelikan untuk menjadi hak milik baik bagi asing maupun orang Indonesia.

New Zealand Herald KECAM Jokowi yang Dianggap Lecehkan Pemerintah dan Rakyat Selandia Baru

New Zealand Herald KECAM Jokowi yang Dianggap Lecehkan Pemerintah dan Rakyat Selandia Baru

Kejadian yang benar adalah keputusan untuk tidak membuat keterangan pers merupakan usulan dari Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru yang kemudian diadopsi menjadi keputusan bersama.

Beredar Undangan Sosialisasi PMA Umrah Berbayar, Kemenag: Itu Hoax

Beredar Undangan Sosialisasi PMA Umrah Berbayar, Kemenag: Itu Hoax

Surat undangan Workhsop Sosialisasi PMA No 8 Tahun 2018 dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Berbasis Elektronik Sistem SIPATUH tertanggal 27 Maret 2018 ditemukan beredar di publik. Surat tertanggal 27 Maret 2018 itu ditujukan kepada pimpinan PIHK, PPIU, dan pimpinan Asosiasi PIHK AMPHURI,HIMPUH, ASPHURINDO, dan KESTHURI. Dalam surat undangan disebutkan, kegiatan akan berlangsung dua hari, 20 – 21 April 2018 di Hotel Bidakara. Bagi peserta yang ikut, dikenakan biaya sebesar Rp3,5juta. Tertulis juga dalam surat, untuk konfirmasi kehadiran agar menghubungi Jalaludin Sirad 085320737911. Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim, atas nama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Juknis Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS Honorer Th 2018-2019 Beredar, BKN: Itu Bukan Produk BKN

Juknis Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS Honorer Th 2018-2019 Beredar, BKN: Itu Bukan Produk BKN

Humas BKN, Honorer di sejumlah wilayah di Indonesia dibuat resah. Pasalnya, saat ini beredar Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari Tenaga Honorer tahun 2018-2019 yang disebutkan dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Najat salah satu tenaga honorer di Kabupaten Wonosobo mengkonfirmasi kepada Humas BKN mengenai kebenaran Juknis tersebut. “Ada Juknis mengenai pemberkasan usulan CPNS tenaga honorer yang dikeluarkan BKN. Juknis itu telah beredar di Group WhatsApp Honorer di daerah. Rekan-rekan honorer semua resah akan Juknis tersebut. Kami butuh kejelasan Juknis itu betul dikeluarkan oleh BKN atau tidak”.

Jokowi, Megawati Marah Jika Puan Maharani Dikaitkan Dengan Kasus E-KTP

Jokowi, Megawati Marah Jika Puan Maharani Dikaitkan Dengan Kasus E-KTP

Post (Jokowi, Megawati marah jika puan maharani dikaitkan dengan kasus E-KTP )tidak menyertakan detil tautan ke media yang disebut, Tribunnews.com, dan pencarian ke media yang disebutkan di narasi tidak menemukan berita yang menggunakan kalimat seperti yang ditulis. Dalam kerja jurnalistik pernyataan narasumber lazimnya diverifikasi terlebih dahulu dan diberi penjelasan dalam kapasitas apa narasumber memberikan pernyataannya. Pernyataan tersebut mestinya diuji dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, apa bukti dari pernyataan tersebut? Dalam konteks bagaimana narasumber bisa mendapat informasi tersebut? Serta, apa kemungkinan bias motif politik narasumber dalam menyampaikan pernyataan tersebut?

Ketum PAN, Zulkifli Hasan Sebut Habib Rizieq sebagai Tokoh Ulama Penggadai Agama

Ketum PAN, Zulkifli Hasan Sebut Habib Rizieq sebagai Tokoh Ulama Penggadai Agama

Pihak JPNN menerangkan bahwa gambar editan berita tersebut, berasal dari berita asli yang berjudul ‘Ketum PAN: Habib Rizieq Tokoh Umat’. Berita itu berkaitan dengan pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mengapresiasi Rizieq atas sarannya agar PKS, Gerindra, dan PBB berkoalisi dalam Pilpres 2019.

Ini Bukan Love Saudaraku, Ini Salib

Ini Bukan Love Saudaraku, Ini Salib

“Finger heart gesture” adalah tren yang dimulai dari Korea Selatan, cara yang lebih sederhana untuk menirukan lambang cinta daripada menggunakan dua tangan dan seluruh jari. Tidak ada hubungannya dengan Salib.

Ini Jawaban Kemenkeu Tentang Penggunaan Utang Indonesia

Ini Jawaban Kemenkeu Tentang Penggunaan Utang Indonesia

Direktur Jenderal (Dirjen) DJPPR Luky Alfirman memaparkan bahwa utang yang dipinjam Indonesia digunakan untuk belanja produktif yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perlindungan sosial serta peningkatan DAK Fisik dan Dana Desa. Berdasarkan data tahun 2015-2017, masing-masing besarannya untuk pendidikan Rp1.167,1 triliun, kesehatan Rp249,8 triliun, perlindungan sosial Rp299,6 triliun, serta DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp315,9 triliun.

Utang Kita Buat Apa? DJPPR Menjawab

Utang Kita Buat Apa? DJPPR Menjawab

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) menjawab pertanyaan mengenai penggunaan utang Indonesia pada acara Media Briefing Pengelolaan Utang Pemerintah Pusat di ruang Media Gedung Djuanda 1 Kementerian Keuangan pada Jumat, (06/04). 

Penjelasan BPOM RI tentang Produk Pangan yang Mengandung Darah dan Virus HIV

Penjelasan BPOM RI tentang Produk Pangan yang Mengandung Darah dan Virus HIV

BPOM RI memberikan penjelasan sebagai berikut sehubungan dengan adanya pemberitaan di berbagai media sosial mengenai produk makanan kaleng impor asal Thailand yang mengandung darah dan virus HIV.