Penjelasan BPOM RI tentang Permen Narkoba di Pekanbaru

Penjelasan BPOM RI tentang Permen Narkoba di Pekanbaru

Berdasarkan penelusuran tersebut, diketahui bahwa permen yang diduga mengandung narkoba tersebut telah terdaftar di BPOM RI. Izin edar diterbitkan BPOM RI setelah dilakukan evaluasi terhadap aspek keamanan, mutu, dan gizi produk termasuk proses produksi serta labelnya.

Pemutihan Surat Ijin Mengemudi (SIM)

Pemutihan Surat Ijin Mengemudi (SIM)

“Be Smart Netizen” . Beredar berita mengenai pemutihan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang dilaksanakan pada 2-7 April 2018. Berita tersebut adalah TIDAK BENAR/HOAX. . Diimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pemberitaan yang belum dipastikan kebenarannya. . Salam Tribrata!

Tips Blokir Nomor HP SMS Penipuan Yang Mengatasnamakan Polri

Tips Blokir Nomor HP SMS Penipuan Yang Mengatasnamakan Polri

Beredar Tips Blokir Nomor HP SMS Penipuan Yang Mengatasnamakan Polri Adalah HOAX

“Demonstrasi Anti Jilbab di Hindia”

“Demonstrasi Anti Jilbab di Hindia”

“Video tersebut adalah rekaman demonstrasi sekelompok tenaga pengajar sekolah alternatif di India pada Februari 2010, yang menuntut adanya kesempatan mengikuti pendidikan guru sekolah dasar agar bisa diangkat menjadi guru di sekolah negeri dengan penghasilan yang lebih baik.” Bukan mengenai “demonstrasi anti jilbab di hindia” seperti yang dituliskan di narasi.

Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Memilih PSI

Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Haram Memilih PSI

Sekretaris Jendral (Sekjen) PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan fatwa resmi dan pandangan keagamaan Muhammadiyah diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah atau oleh PP Muhammadiyah melalui keputusan resmi. Terkait media sangpencerah.id, Abdul Mu’ti menegaskan, media tersebut bukan media milik Muhammadiyah dan tidak ada hubungannya dengan PP Muhammadiyah. “Media Sang Pencerah itu bukan situs resmi Muhammadiyah dan tidak ada hubungan dengan PP Muhammadiyah,” tegasnya.

Kemendagri Nyatakan Hoax Soal Aktivasi KTP-el

Kemendagri Nyatakan Hoax Soal Aktivasi KTP-el

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan berita di media sosial terkait perlunya aktivasi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (KTP-el) yang dicetak sebelum 2013 bukan bersumber dari Ditjen Dukcapil pusat.

@Yusrilihza_Mhd: “London Menutup 500 Gereja dan Membuka 423 Mesjid Baru

@Yusrilihza_Mhd: “London Menutup 500 Gereja dan Membuka 423 Mesjid Baru"

Artikel yang digunakan sumber tweet adalah artikel dari yournewswire.com yang bermaksud menyulut ketakutan bahwa jumlah para Muslim di London mulai melebihi pemeluk agama Kristen, dan bahwa para pemeluk agama Kristen (atau budaya mereka) akan segera mengungsi – tetapi karena riset yang buruk dan angka-angka yang dipilih (dengan metode “pemetikan ceri”), menghasilkan kesan yang salah dalam hal realitas Inggris saat ini.

Penjelasan BMKG Terkait

Penjelasan BMKG Terkait "Isu Potensi Gempa Susulan Sebesar 7,5 SR"

Sehubungan dengan adanya berita yang meresahkan dan beredar di masyarakat, yaitu "Diharap keluar rumah nanti malam pukul 22.30-23.59 dikarenakan potensi gempa susulan sebesar 7,5 SR Magnitude. Bagi yang tahu harap sebarkan berita penting ini." Berita tersebut dibuat dengan mengatasnamakan BMKG, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

Klarifikasi Bea Cukai Terkait Bea Masuk Barang Impor Via e-Commerce

Klarifikasi Bea Cukai Terkait Bea Masuk Barang Impor Via e-Commerce

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melalui akun Twitter resminya @bravobeacukai memberikan klarifikasi terkait artikel "Tak Ada Lagi Bebas Bea Masuk Saat Beli Barang Impor Via E-Commerce" yang dipublikasikan oleh www.kompas.com.

KBRI Bantah Isu Pelajar Indonesia di Tiongkok Diajari Komunisme

KBRI Bantah Isu Pelajar Indonesia di Tiongkok Diajari Komunisme

Pihak Kedutaan Besar RI (KBRI) di Beijing, Tiongkok, membantah adanya pelajar Indonesia di sana yang mendapatkan pelajaran tentang komunisme. PPIT menganggap tuduhan mengenai pelajar Indonesia di Tiongkok mendapatkan pelajaran ideologi komunis tidak berdasar dan hanya menimbulkan keresahan. Terkait hal tersebut, Atase Pendidikan KBRI Beijing Priyanto Wibowo menyarankan para tenaga pendidik untuk memahami kurikulum pendidikan di Tiongkok sebelum menyampaikan komentar di media yang justru menimbulkan keresahan di kalangan pelajar Indonesia di daratan Tiongkok.